Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Biro Organisasi melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Sabtu dan Minggu tanggal 18 s.d 19 Maret 2023. Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Andri Yulika SH, M.Hum, CGCAE menyampaikan “dengan dilaksanakan Bimbingan Teknis tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dampak yang diperoleh hari ini diharapkan dapat merubah pola kerja dari seluruh peserta, terutama perangkat daerah yang terkait dengan reformasi birokrasi. Sehingga apa yang menjadi permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat kita atasi dan kita carikan solusi terbaiknya bersama dengan bekerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas sehingga Sumatera Barat Madani dapat terwujud.”. sebagai Narasumber acara tersebut Bapak Akhmad Hasmy Ak (Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kementerian PAN dan RB) dan Bapak Medi Iswandi, ST, MM (Kepala Bappeda Provinsi Sumbar).

“Sesuai arahan Presiden RI, Reformasi Birokrasi yang diharapkan tidaklah sebatas tumpukan kertas dan hanya pemenuhan administrasi saja atau kesan penilaian yang hanya bersifat administratif, namun harus lebih mengukur hasil dan dampak dibandingkan dengan proses serta fokus pada aspek hilir menyelesaikan problem rakyat dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Sehingga reformasi birokrasi menghasilkan birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat, reformasi birokrasi bukan sekedar tumpukan kertas dan birokrasi harus menjadi lincah dan cepat.” Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kementerian PAN dan RB pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat untuk 51 OPD di Pemprov Sumbar dan 19 Kabupaten/Kota.

Adapun Sasaran RB 2020-2024 diantaranya pada RB General adalah Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel serta Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sedangkan sasaran pada RB Tematik adalah RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan dan RB tematik prioritas presiden dengan indikator penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, indeks tranformasi digital, laju inflasi dan tingkat penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat menyampaikan “Untuk memperoleh pemahaman dan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan RB Tematik dan RB General yang berdampak ke masyarakat yang telah dicanangkan oleh Wakil Presiden RI pada akhir tahun 2022, maka dirasa sangat perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sehingga pelaksanaan RB Tematik dan RB General ini benar-benar dirasakan dampaknya untuk masyarakat di Sumatera Barat.”.