Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

PADANG- Biro Organisasi Setda Prov Sumbar (20/02/2024) bertempat di ruang rapat Biro Organisasi menyelenggarakan forum perangkat daerah dengan mengundang bagian organisasi Setda Kab/kota Se-Provinsi Sumatera Barat. Forum perangkat daerah adalah wadah jaring aspirasi bagi perangkat daerah untuk mencari solusi bersama terkait isu pelaksanaan urusan pemerintahan, khususnya di bidang RB, Kelembagaan dan Tatalaksana.

Melalui forum ini diharapkan terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang solid antar perangkat daerah provinsi dan kab/kota Prov Sumbar dalam rangka menyusun dan mencapai indikator target kinerja tahun 2024.

Kepala Biro Organisasi, Fitriati M, S.Si., M.Si dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas kehadiran kepala bagian organisasi kab/kota atau yang mewakili pada forum tersebut. "Semoga forum ini menjadi media yang bermanfaat untuk mempererat koordinasi antar perangkat daerah di Sumbar". Kepala Biro Organisasi juga berharap kedepannya forum koordinasi antar kab/kota dapat dilakukan secara rutin dan bergiliran pada masing-masing kab/kota, mengingat banyak hal terkait urusan pemerintahan (di bidang RB, Kelembagaan, & Tatalaksana) yang perlu kita komunikasikan secara bersama-sama.

Forum yang berlangsung di gedung Escape Building Sumbar ini berjalan cukup hangat, para peserta sangat antusias menyampaikan pendapat dan gagasannya, beberapa persoalan yang dibahas adalah terkait kebijakan pusat yang sering berubah-ubah hingga berdampak terhadap kualitas kinerja Pemda, peserta forum berharap adanya konsistensi pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan, karena tentu saja kebijakan yang sering berubah-berubah tidak akan dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Pemda. Peserta forum pun meminta agar Biro Organisasi Prov sumbar selalu dapat menjadi Leader dalam mencari solusi persoalan-persoalan terkait urusan pemerintahan di bidang penataan organisasi, dan selalu mengadvokasi Pemda kab/kota dalam menjalankan tugas & fungsinya.

Selain isu tentang kebijakan pusat yang sering berubah-ubah, isu lainnya yang dibahas adalah terkait penyusunan Perkada Sistem Kerja, hampir semua Pemda Kab/Kota di Sumbar belum menetapkan Perkada Sistem Kerja, penyebabnya karena proses penerbitan Perkada membutuhkan waktu yang lama, sementara Kemendagri menuntut Pemda untuk segera menuntaskan Perkada Sistem Kerja.

Isu lainnya yang juga dibahas adalah terkait penyelenggaraan MPP di masing-masing Kab/kota, peserta forum mempertanyakan kebijakan pusat yang mengharuskan pembentukan MPP pada masing-masing kab/kota, padahal jika dikaji lebih jauh pembentukan MPP di masing-masing kab/kota belum tentu efektif, pemerintah pusat pun seharusnya memperhatikan kondisi geografis setiap kab/kota yang dapat menjadi penghambat keefektifan pelaksanaan MPP.

Tepat pukul 16.30 forum ini ditutup oleh Kepala Biro Organisasi, dan diharapkan hasil forum tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja Biro Organisasi dan Bagian Organisasi Setda Kab/kota di Prov Sumbar. (Tatalaksana)